Tuai Pro-Kontra, Wamenkumham Beberkan Alasan Dukung Pasal Penghinaan Presiden

idtheftquiz.org/ – Wakil Menteri Hukum dan HAM ( Wamenkumham ) Edward Omar Sharif Hiariej membeberkan alasan mendukung pasal yang mengatur penghinaan presiden dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( RKHUP ).

Ia mengatakan pasal penghinaan presiden adalah perlu karena untuk melindungi marwah kepala negara.

Hal itu disampaikan Edward saat berbicara dalam diskusi publik bertajuk “Idealisme, Tantangan, dan Implementasi Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana di Fakultas Hukum UPH (Universitas Pelita Harapan), Selasa, 11 Oktober 2022.

“Ini untuk menjaga marwah Presiden dan Wakil Presiden, kami punya alasan yang sangat kuat mengapa pasal itu harus ada,” ujar Edward, dikutip dari Antara.

Ia menyebut bahwa penghinaan itu adalah suatu kejahatan dan tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Di dalam UUD 1945, kata Edward mengatur tentang kebebasan berekspresi, berpendapat, berserikat, mengkritik, tetapi bukan kebebasan menghina.

“Menghina itu tidak ada satu ajaran agama pun di dunia ini yang membolehkan,” katanya.

Edward melanjutkan, penghinaan dia artikan ke dalam dua hal,yaitu memfitnah dan menista. Menista di sini yang dimaksud Edward yaitu merendahkan martabat orang lain.

Menurutnya persoalan ini bukan menyangkut persamaan di hadapan hukum (equity before the law). Ia mengatakan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden untuk memperlihatkan primus inter pares atau yang pertama di antara yang sederajat.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa pasal penghinaan tersebut dengan melihat peraturan di luar negeri yang mengatur tentang penyerangan harkat dan martabat kepala negara asing.

Oleh karena itulah, baginya, aturan negara lain yang melindungi harkat dan martabat kepala negara asing seharusnya juga berlaku bagi kepala negara sendiri.

“Pasal-pasal ini ada katup pengaman. Satu, delik aduan, dua, ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana bahwa itu tidak dapat dijerat bila berupa kritik,” katanya.

Di samping itu Edward mengatakan bahwa pasal penghinaan terhadap kepala negara juga berperan sebagai pengendalian sosial.

Katanya, terdapat kemungkinan pendukung Presiden dan Wakil Presiden mengamuk ketika sosok kepala negara yang mereka dukung menuai hinaan.

Jika pasal penghinaan terhadap presiden itu ada, kata Edward, dapat dijadikan sebagai pengendalian sosial.

“Kita bisa dengan mudah menyatakan presiden saja tidak tersinggung, Anda kenapa tersinggung? Ini pengendalian sosial,” katanya.***

”Artikel ini bersumber sekaligus hak milik dari website pikiran-rakyat.com. Situs https://idtheftquiz.org/ adalah media online yang mengumpulkan informasi dari berbagai sumber terpercaya dan menyajikannya dalam satu portal berita online (website aggregator berita). Seluruh informasi yang ditampilkan adalah tanggung jawab penulis (sumber), situs https://idtheftquiz.org/ tidak mengubah sedikitpun informasi dari sumber.”

Leave a Comment